Dukungan Anggota DPD RI dalam Kegiatan REGSOSEK di Provinsi Riau

Pekanbaru (24/10/2022), Bertempat di Aula pertemuan BPS Provinsi Riau, dalam rangka menyambut kunjungan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Muhammad Ghazali LC, rapat bersama Kepala BPS Provinsi Riau dan pegawai BPS Provinsi Riau digelar. Hadir mendampingi kunjungan anggota DPD tersebut Bapak Dr Eno Suwarno dan Bapak Hidayatullah selaku Staf Ahli Anggota DPD. 

Kepala BPS Provinsi Riau, Drs. Misfaruddin MSi dalam sambutannya mengungkapkan rasa bahagia mendapatkan kunjungan tersebut. Progres pelaksanaan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Provinsi Riau dilaporkan oleh Kepala BPS Provinsi Riau pada sesi kunjungan tersebut. “Hingga hari ini, progres pelaksanaan regsosek sudah mencapai 33% Keluarga yang telah di data” ungkap Misfaruddin. 

Pada sesi arahan, anggota DPD RI Muhammad Ghazali LC menyampaikan bahwa DPD RI menugaskan tiap-tiap wakil daerahnya untuk perjalanan dinas ke wilayah daerahnya masing-masing untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pendataan awal Regsosek 2022. “Kami mendukung penuh kegiatan regsosek yang diselenggarakan oleh BPS” ungkap Muhammad Ghazali LC. Namun demikian, masih butuh perjuangan untuk menjadikan hasil Regsosek menjadi satu data pelindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta menurunkan ego sektoral antar instansi pemerintah.

Pada sesi Diskusi, Muhammad Ghazali LC mencoba menggali permasalahan yang dihadapi oleh BPS dalam proses pendataan Regsosek. Menjawab pertanyaan dari anggota DPD terkait permasalahan lapangan tersebut, Kepala BS Kota Pekanbaru Bapak Khairunnas SE yang ikut hadir pada pertemuan tersebut menyampaikan bahwa ada beberapa kasus penolakan pendataan pada perumahan elit, penduduk berpendidikan tinggi, dan etnis-etnis tertentu. Kondisi ini tentu memerlukan strategi khusus dan dukungan semua pihak untuk menyukseskan kegiatan pendataan awal Regsosek.

Pada sesi akhir pertemuan, Muhammad Ghazali LC memberikan pesan kuat agar kegiatan regsosek ini bisa menjadi bagian amal ibadah kita bersama dalam menyiapkan basis data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia.