BPS Provinsi Riau Menjadi Narasumber FGD Satu Data Kabupaten Bengkalis

Bengkalis (30/11/2022), bertempat di Hotel Horison Bengkalis kegiatan FGD Desk Satu Data Bengkalis tahun 2022 diselenggarakan. FGD ini diselenggarakan dalam rangka memperkuat kualitas outcome dalam penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Bengkalis. Sebanyak 70 peserta masing-masing dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengikuti Forum Group Discussion (FGD) Satu Data Kabupaten Bengkalis Tahun 2022.

Kegiatan FGD ini diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis yang menghadirkan narasumber dari Bappeda Litbang Provinsi Riau, Diskominfotik Provinsi Riau, dan BPS Provinsi Riau. Hadir sebagai narasumber dari Bappeda Litbang Provinsi Riau Dr. Emri Juliharnis selaku Kepala Bappeda, dari Diskominfotik Riau hadir Drs. Media Efayani MH selaku kepala bidang statistik, sementara itu dari BPS Provinsi Riau diwakili oleh Dadang Sunandar SST, MT selaku pejabat fungsional pranata komputer ahli. Tiga narasumber yang mengisi acara pada kegiatan FGD ini merupakan unsur penggerak dalam pelaksanaan Forum Data di Provinsi Riau.

“Berkenaan dengan telah selesainya kegiatan Desk Satu Data yang merupakan amanat dari Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Satu Data Bengkalis, maka perlu dilakukan Foccus Group Discussion (FGD) dengan maksud memperkuat kualitas Outcome pelaksanaan Satu Data di Kabupaten Bengkalis”, ungkap Rinto SE, MSi selaku kepala Bappeda Bengkalis dalam sesi sambutan pembukaan kegiatan FGD.

Dalam paparan yang disampaikan oleh Dadang Sunandar, selaku narasumber dari BPS Provinsi Riau topik yang dibawa mengangkat tentang Penguatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Menuju Satu Data Bengkalis. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Untuk mencapai penyelenggaran satu data tersebut BPS memiliki tugas dalam memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (ddg)