Rakorda PL-KUMKM 2023 Provinsi Riau

Pekanbaru, Rabu (30/08/2023) Rapat Koordinasi Daerah Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2023 (PL-KUMKM 2023) Provinsi Riau dibuka langsung oleh Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi S.Si, M.M. Pendataan KUMKM serentak dilaksanakan di 32 provinsi meliputi 215 kabupaten/kota seluruh Indonesia mulai tanggal 15 September sampai 14 Oktober 2023. Untuk Provinsi Riau PL-KUMKM dilaksanakan di dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti,”jelas Asep.

Rakorda yang dilaksanakan di aula lt.3 Gedung BPS Provinsi Riau Jl. Patimura 12 Pekanbaru, dihadiri oleh utusan dari kedua kabupaten tersebut. Dari Kabupaten Kepulauan Meranti dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Tengku Arifin, S.Sos dan Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Meranti Sumirad, S.ST beserta rombongan. Sementara dari Kabupaten Bengkalis dihadiri oleh Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Afrizal, SE dan Kepala BPS Kabupaten Bengkalis Hari Prasetyo, S.ST, M.Si beserta rombongan. Selain itu juga dihadiri beberapa OPD terkait tingkat Provinsi Riau, BI, Ditpolairud Polda Riau, dan pejabat fungsional BPS Provinsi Riau.

Dalam sambutannya Asep menjelaskan bahwa pengumpulan data pendataan lengkap dilakukan secara door to door dengan moda pendataan CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) yaitu berupa gadget atau HP berbasis android. Sedangkan informasi yang dikumpulkan menyangkut tiga hal yaitu informasi unit usaha/perusahaan, informasi pelaku usaha, dan informasi karakteristik usaha.

Dalam rakorda juga diwarnai dengan adanya dua narasumber keduanya wanita. Yaitu Hj. Fenty Yusida, SE, M.M Kepala Seksi Pelayanan Usaha UPT PLUT KUMKM Provinsi Riau dengan materi Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Koperasi dan UKM, yang kedua adalah Fitri Hariyanthi, S.ST, M.M Pejabat Fungsional Statistisi Ahli Madya dengan paparan berjudul Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) 2023.

Kepala BPS mengatakan pendataan tidak akan berjalan dengan baik jika tanpa adanya kolaborasi seluruh stake holders bersama-sama mengawal dan berkomitmen untuk menyukseskan kegiatan ini. Hal ini karena mendata unit usaha tidaklah mudah bila dibanding mendata rumah tangga. Juga pendataan ini bukan sekedar menghasilkan data secara afministratif tetapi lebih lanjut adalah data yg pada gilirannya menghasilkan berbagai indikator statistik yang dibutuhkan dalam perencanaan dan monitoring pembangunan