Penyerahan DIPA dan TKD 2024

Pekanbaru, (11/12/2023), bertempat di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah Provinsi Riau, Kepala BPS Provinsi Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim Bidang Neraca, Achmad Sobari menghadiri sekaligus menerima secara langsung penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer (TKD) ke Daerah Tahun Anggaran 2024 dari Gubernur Riau H Edy Afrizal Natar Nasution SIP didampingi Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Burhani AS. BPS Provinsi Riau sendiri menerima total pagu anggaran senilai 100.492.905.000 rupiah.

Acara juga dihadiri oleh pimpinan satuan kerja kementerian negara/lembaga beserta Bupati dan Walikota se- Provinsi Riau. Dalam pelaksanaannya, penyerahan DIPA dan TKD 2024 dilakukan berbeda dengan tahun sebelumnya, APBN 2024 dilakukan melalui proses digitalisasi, baik dari perencanaan anggaran sampai penandatanganan dilakukan secara elektronik. Untuk alokasi Belanja Negara tahun 2024 di Riau mencapai Rp31,83 triliun, meningkat 2,90 persen dibandingkan dengan APBN 2023, yang terdiri dari alokasi Belanja Pemerintah Pusat Rp8,63 triliun dan alokasi Transfer ke Daerah Rp23,20 triliun. 

Melalui sambutannya, Gubernur Riau menjelaskan bahwa APBN tahun 2024 disusun dengan lima fokus kebijakan utama. Pertama, perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan menghapus kemiskinan ekstrim, menurunkan jumlah stunting, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, kedua, percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA) revitalisasi industry, penguatan ekonomi hijau serta reformasi struktural. Ketiga, pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran dengan peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi dalam hal program. Keempat, penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah dengan menyusun karangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal berdimensi regional dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah. Kelima, peningkatan efesiensi dan efektifitas belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penuntasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan baik antar golongan maupun antar wilayah.