Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS RI, sambangi Bakesbangpol Provinsi Riau, Bahas IDI

Pekanbaru (12/10/2023), kehadiran Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS RI, Dr. Nurma Midayanti, S.Si., M.Env.Sc. ke Provinsi Riau disambut hangat secara langsung oleh Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, S.Si., M.M. Tujuan kedatangan Nurma salah satunya adalah menyambangi Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau yang beralamat di Jl. Thamrin No. 93 Sail, Kota Pekanbaru.

Dalam agenda tersebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menjadi topik utama pembahasan. IDI mengukur demokrasi dari dua sisi, yaitu dari sisi negara (pemerintah) dan dari sisi masyarakat. Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Riau Drs, Achirunnas mengawali diskusi dengan menyampaikan bahwa IDI termasuk dalam salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol.

Sehubungan dengan hal tersebut, Asep menyampaikan bahwa kunjungan dilakukan sebagai penjajakan terkait penghitungan IDI dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Lebih lanjut, Nurma menjelaskan bahwa selama ini penghitungan IDI dlaksanakan oleh BPS, namun untuk kedepannya penghitungan IDI merupakan kerja tim yang terdiri dari Kemendagri, Kemenkumham, BPS, dan BAPPENAS. 

Tujuan dari audiensi sekaligus diskusi ini tidak lain adalah untuk menciptakan persamaan pemahaman Badan Kesbangpol Provinsi Riau dalam memahami urgensi IDI sebagai alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. BPS telah menerbitkan Publikasi Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau 2022 yang berisi data capaian IDI yang merupakan gambaran kondisi demokrasi di Provinsi Riau selama tahun 2022.

Data IDI 2022 dihitung menggunakan metode baru sejak tahun 2021 sehingga hanya dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Publikasi yang dapat diakses di website resmi BPS Provinsi Riau ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi Riau dalam menyusun strategi pembangunan politik yang lebih tepat. Selain itu, data IDI dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk melihat perbandingan demokrasi antar provinsi di Indonesia.