Penyampaian Surat Rekomendasi Hasil EPSS 2023 Pemerintah Provinsi Riau

Pekanbaru, (15/12/23) Menindaklanjuti arahan Sekretaris Utama BPS RI tentang penyampaian Surat Rekomendasi Hasil EPSS 2023 kepada seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah, baik Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Sekretaris Daerah masing-masing, maka Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi S.Si, M.M pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 secara langsung menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2023 Pemerintah Provinsi Riau, kepada Sekretaris Daerah (SEKDA) Pemerintah Provinsi Riau, Ir. SF Hariyanto MT bertempat di ruang rapat Kantor Gubernur Riau.

Audiensi dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustian Perdagangan Koperasi dan UKM (DISPERINDAGKOP-UKM) Provinsi Riau, M Taufiq OH, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDALITBANG, Andi Ista Tutih, ST., M.Eng., serta beberapa pejabat terkait lainnya dari unsur Tim Penilai Instansi (TPI) EPSS 2023 dari Bappedalitbang, Diskominfotik, Dinas pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPRPKPP), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai satker yang menjadi objek penilaian.

Asep Riyadi menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau mendapat nilai 2,14 dari skala 1-5 yang dinilai oleh Tim Penilai Badan (TPB) dari BPS Provinsi Jambi. Untuk menuju skor 5 perlu beberapa hal untuk diupayakan. Ini semua menjadi penting karena akan dijadikan sebagai benchmarking untuk reformasi birokrasi yang akan dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reeformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) , karena semakin tinggi Indeks Pembangunan Statistik (IPS), maka akan mendapatkan indeks reformasi birokrasi yang lebih tinggi lagi. Lebih lanjut, Asep Riyadi menjelaskan bahwa langkah-langkah yang sebelumnya belum terstruktur akan sulit mendapatkan peningkatan yang signifikan. Perlu adanya kebijakan Peraturan Gubernur (PERGUB) atau surat edaran yang diturunkan menjadi kebijakan daerah yang mencakup 38 indikator, untuk kemudian mempunyai komitmen bersama agar mudah meraih skor 3 dalam penilaian selanjutnya.

Andi Ista Tutih mengungkapkan bahwa tindak lanjut dari hasil EPSS ini akan dilakukan evaluasi detail, dengan harapan agar tahun 2024 akan ada agenda lebih rinci untuk penilaian EPSS dengan harapan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) minimal memiliki satu Fungsional Statistisi agar mampu menjalankan kinerja dengan lebih optimal.

SEKDA Riau menanggapi bahwa Ini gambaran dari yang kita dapati, artinya perlu kita undang Kepala BPS untuk membahas kekurangan yang ada untuk kemudian diterapkan ke seluruh OPD baik kepala dinas dan staf, kita siapkan aturan dan kerangkanya”. Hariyanto menutup dengan meminta BPS Riau yang diharapkan untuk terus membina Pemerintah Provinsi Riau.