BPS Riau Memenuhi Undangan FKP Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Prov. Riau Tahun 2023-2028

Pekanbaru (28/12/2023), Dalam rangka memenuhi amanat UU No.8 /2016 tentang Penyandang Disabilitas; PP No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Permen PPN No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang memuat Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD), Bappedalitbang Provinsi Riau yang ditunjuk sebagai koordinator pelaksana penyusunan RAD-PD Provinsi bersama dengan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi dan stakeholder terkait secara bersama-sama menyusun RAD-PD Provinsi Riau Tahun 2023-2028.

Bertempat di Balai Serindit, Gedung Daerah Riau, Pekanbaru. Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten 1 Sekretaris Daerah Provinsi Riau Drs. Masrul Kasmy M.Si membuka secara resmi FKP tersebut. Turut hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Riau, Ir. Emri Juli Harnis, M.T, Ph.D., dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Tengku Zul Efendi SH, M.Si.Kepala BPS Provinsi Riau diwakili oleh Ketua Tim Sosial BPS Provinsi Riau.

Forum Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi Riau Tahun 2023-2028 bertujuan untuk mensosialisasikan rancangan dokumen RAD-PD Provinsi Riau Tahun 2023-2028 dan meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dan sebagai cerminan dalam mewujudkan perluasan aksesibilitas penduduk penyandang disabilitas dalam memenuhi haknya.

Turut sebagai narasumber via Zoom Meeting yakni Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas Ibu Dwi Rahayuningsih dan Formasi Disabilitas Pusat, Ibu Berti Malingara. Agenda pun dipenuhi dengan peserta yang diundang baik dari Pemerintah, Unsur Non Pemerintah serta Filantropi dan Organisasi Penyandang Disabilitas.