Sharing Knowledge AKUSTIK Dengan Tema Internalisasi Pembinaan Statistik Sektoral

Pekanbaru (02/02/2024), AKU STATISTIK (AKUSTIK) merupakan sarana pengembangan diri dan menjadi wadah sharing knowledge yang diharapkan mampu menambah pengetahuan yang dapat diimplementasikan secara langsung oleh pegawai BPS Provinsi Riau. AKUSTIK edisi kali ini dilaksanakan secara hybrid, dengan dihadiri luring oleh seluruh pegawai BPS Provinsi Riau dan secara daring oleh pegawai di BPS kabupaten/ kota se-Provinsi Riau.

AKUSTIK hari ini bertajuk : Internalisasi Pembinaan Statistik Sektoral yang dibuka oleh Kepala BPS Provinsi Riau Bapak Asep Riyadi, dan diisi oleh narasumber berkompeten yakni Emilia Dharmayanti sebagai Ketua Tim Statistik Sektoral, Fitri Hariyanti Statistisi Ahli Madya, dan Desi Damaiyanti Statistisi Ahli Muda, dengan dimoderatori oleh Mujiyono seorang Statistisi Ahli Pertama. Tema yang diangkat menjadi pembahasan yang menarik karena Statistik Sektoral semakin menjadi pembahasan strategis di lingkup pemerintahan. Adanya Anindhita Wistara Data yang menjadi penghargaan anugerah dari BPS RI menjadi cambuk bagi Kementerian/ Lembaga/ Dinas/ Instansi (K/L/D/I) sebagai bentk apresiasi terhadap komitmen dan capaian dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Gaungnya semakin terasa dengan adanya Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang menjadi alat ukur capaian penyelenggraaan Satu Data Indonesia (SDI) dan data statistik sektoral di lingkup K/L/D/I.

Asep Riyadi menuturkan, “Tentu kita mempunyai tanggung jawab bagaimana IPS daerah kita dipersiapkan, bagaimana satuan kerja kabupaten/ kota meningkatkan capaian IPS 2023 untuk ditingkatkan lebih baik lagi di tahun ini. Nilai tahun lalu Provinsi Riau adalah 2.14 (dari skala 1-5) dan ditargetkan untuk bisa mencapai nilai 3 di tahun ini” pungkasnya. Hal ini tentu mengarah pada kebijakan pemerintah untuk menciptakan SDI yang berkualitas dan dapat digunakan dengan baik dalam pengambilan kebijakan.

Pengertian SDI menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI, yakni kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.