Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi Membuka FGD Standar Pelayanan Publik

Pekanbaru (5/12/2024) – Bertempat di aula lantai 3 BPS Provinsi Riau, diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan Publik (SPP) yang merupakan agenda tahunan dari Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Riau. Pada kegiatan tersebut sekaligus juga diberikan Sertifikat Rekomendasi Kegiatan Statistik kepada 11 Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Provinsi Riau.

Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi, S.Si., M.M. dalam pembukaannya menyampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik bahwa Penetapan Standar Pelayanan Publik pada seluruh penyelenggara pelayanan publik merupakan sebuah keharusan, termasuk BPS Provinsi Riau dan merupakan kegiatan ke 3 yang telah dilakukan.

Selanjutnya, penyerahan Sertifikat Rekomendasi Kegiatan Statistik diberikan oleh Asep Riyadi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Agenda dilanjutkan dengan FGD Standar Pelayanan Publik yang menghadirkan tiga orang narasumber, yakni Dasuki S.Sos dari OMBUDSMAN Perwakilan Provinsi Riau, Suratmin, S.H., M.H dari Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Riau, serta Agung Gumilar Triyanto, S.ST, M.Si dari BPS Provinsi Riau.

Terlaksananya FGD SPP selain sebagai alat ukur implementasi pelaksanaan tugas fungsi dari BPS sesuai visi menyediakan Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju, juga merupakan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.